Penyuluhan Hukum UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO

Senin, 8 Maret 2021, PUPA melakukan penyuluhan hukum bersama kelompok ibu-ibu Di Desa Sidorejo, Bengkulu Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan Ham wilayah Bengkulu. Kegiatan dibuka oleh Susi Handayani selaku Direktur Yayasan PUPA, dengan mengenalkan diri, yayasan dan program yang sedang dilakukan. Dilanjutkan dengan pengantar pertemuan.… Lanjutkan membaca Penyuluhan Hukum UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO

Teknik Pengasuhan Untuk Mencegah Perkawinan Anak

Kamis, 25 Februari 2021, PUPA melakukan Pemberdayaan Masyarakat bersama kelompok ibu-ibu di Desa Pekik Nyaring Bengkulu Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan Ham wilayah Bengkulu. Tema yang dibahas adalah “Teknik Pengasuhan untuk Mencegah Perkawinan Anak” Peserta belajar bahwa pelukan dan komunikasi intens adalah bentuk kasih sayang… Lanjutkan membaca Teknik Pengasuhan Untuk Mencegah Perkawinan Anak

AKSI REPRESIF NEGARA PADA PEREMPUAN DAN ANAK YANG MEMPERTAHANKAN TANAH DAN LINGKUNGANNYA

SIARAN PERS- JARINGAN PEDULI PEREMPUAN BENGKULU (JPPB) Bengkulu, 27 Desember 2021. Pada hari ini  tenda protes Masyarakat Penyelamat Pesisir Pantai Barat Sumatera di lokasi tambang pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dibongkar paksa oleh aparat kepolisian setempat. Mereka memaksa masyarakat yang mayoritas adalah perempuan dan juga anak yang berada… Lanjutkan membaca AKSI REPRESIF NEGARA PADA PEREMPUAN DAN ANAK YANG MEMPERTAHANKAN TANAH DAN LINGKUNGANNYA

Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera WALHI Daerah Bengkulu

Siaran Pers Bersama Kanopi Hijau Indonesia, Genesis Bengkulu, Kelopak Bengkulu, Akar Foundation, Eksekutif Nasional WALHI, Bersihkan Indonesia Bengkulu, 27 Desember 2021. Hanya 2 hari berselang dari perayaan natal, tenda protes Masyarakat Penyelamat Pesisir Pantai Barat Sumatera di lokasi tambang pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, hari ini pada pukul… Lanjutkan membaca Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera WALHI Daerah Bengkulu

Menteri Sosial Tri Rismaharini Telah Lakukan Audisme dan Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Tuli di Indonesia

Pernyataan Sikap KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual) bersama Feminis Themis mengecam sejumlah tindakan audisme yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Audisme adalah sikap yang didasarkan dari pemikiran patologis yang menimbulkan stigma negatif terhadap Tuli, misalnya seseorang yang menganggap orang yang dapat mendengar dan berbicara lebih superior dibanding orang Tuli (Tom Humphries, 1975).… Lanjutkan membaca Menteri Sosial Tri Rismaharini Telah Lakukan Audisme dan Harus Minta Maaf Pada Masyarakat Tuli di Indonesia

URGENSI PEMBAHASAN RUU TPKS YANG MELINDUNGI KORBAN

RILIS MEDIA- FORUM PENGADA LAYANAN Sepanjang tahun 2021, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan mengalami tarik ulur. Sejak Agustus 2021 ini, RUU berubah nama menjadi Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam proses pembahasan di Prolegnas Prioritas 2021. Walau ada beberapa kemajuan dalam perluasan unsur  dan… Lanjutkan membaca URGENSI PEMBAHASAN RUU TPKS YANG MELINDUNGI KORBAN

Teknik Pengasuhan Anak dari Perspektif Komunikasi untuk Mencegah Perkawinan Anak; Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

“Perkawinan anak harus menjadi perhatian semua pihak, mengingat dampak sistemik dan berkelanjutan dari perkawinan anak (Rita Pranawati, wakil ketua KPAI/ 2020)” Perkawinan anak merupakan permasalahan serius yang berkaitan dengan terpenuhnya Hak-hak anak. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16… Lanjutkan membaca Teknik Pengasuhan Anak dari Perspektif Komunikasi untuk Mencegah Perkawinan Anak; Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Diterbitkan
Dikategorikan dalam Kegiatan

Workshop Penyusunan Rencana Kerja, Penyusunan Juklak dan Juknis Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun. Selain itu, undang-undang UU no 35 tahun 2012… Lanjutkan membaca Workshop Penyusunan Rencana Kerja, Penyusunan Juklak dan Juknis Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Bengkulu

Workshop Perumusan Sistem Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Bengkulu

Rabu, 26 Februari 2020 Usia kawin anak merupakan posisi rentan bagi anak (khususnya perempuan) untuk mendapatkan kekerasan, baik secara psikis, ekonomi, fisik, dan seksual. Selain itu, tingginya angka perkawinan anak, berbanding lurus dengan semakin tingginya angka Kematian Ibu yang disebabkan oleh faktor ketidaksiapan organ reproduksi bagi anak perempuan. Dalam pandangan kesehatan, Anak perempuan yang kawin… Lanjutkan membaca Workshop Perumusan Sistem Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Bengkulu

Merancang Media Kampanye Bersama Anak dan Remaja untuk Menolak Kekerasan Seksual dan Stop Perkawinan Anak

Selasa, 25 Februari 2020, Dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2020 yang mengambil tema “An equal world is an enabled world” yaitu dunia yang setara adalah dunia yang diaktifkan, Yayasan PUPA ingin melibatkan anak dalam menyuarakan penghentian kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta terlibat dalam pencegahan perkawinan anak, juga memberikan ruang bagi anak dan… Lanjutkan membaca Merancang Media Kampanye Bersama Anak dan Remaja untuk Menolak Kekerasan Seksual dan Stop Perkawinan Anak