Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera WALHI Daerah Bengkulu

Siaran Pers Bersama Kanopi Hijau Indonesia, Genesis Bengkulu, Kelopak Bengkulu, Akar Foundation, Eksekutif Nasional WALHI, Bersihkan Indonesia

Bengkulu, 27 Desember 2021. Hanya 2 hari berselang dari perayaan natal, tenda protes Masyarakat Penyelamat Pesisir Pantai Barat Sumatera di lokasi tambang pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi, Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, hari ini pada pukul 11.00 WIB dibongkar paksa oleh aparat kepolisian setempat. Mereka memaksa
masyarakat yang mayoritas adalah perempuan untuk meninggalkan lokasi. Sebanyak 9 orang dibawa paksa oleh aparat kepolisian ke Polres Seluma yang terdiri dari 5 orang warga desa dan aktivis pendamping.[1]
Sebelum pembubaran yang berujung pada penangkapan tersebut, masyarakat memperlihatkan itikad baik untuk berbicara kepada aparat yang diwakilkan oleh salah satu juru bicara mereka, namun kabag OPS Polres Seluma tetap memaksa masyarakat dibubarkan. Mereka menarik emak-emak dan merobohkan tenda tempat emak-emak berteduh.


“Penangkapan paksa warga desa Pasar Seluma dan pendamping warga pada saat tengah menggunakan haknya menyampaikan pendapat dan suaranya untuk menolak keberadaantambang pasir besi merupakan upaya pengekangan terhadap kemerdekaan berpendapat. Bahwa aksi penolakan warga terhadap pertambangan pasir besi yang mengancam ruang hidupnya ini adalah hak yang telah dijamin dalam hierarki hukum tertinggi Negara Republik Indonesia. Jika kekerasan seperti ini kita diamkan, maka sesungguhnya demokrasi kita akan semakin mundur jauh ke belakang. Peran dan partisipasi masyarakat akan semakin habis”, ujar Fanny Tri Jambore, Pengkampanye Tambang dan Energi Eknas WALHI.


Selama 4 hari ini, masyarakat telah menduduki lokasi tambang untuk meminta pemerintah daerah menghentikan aktivitas ilegal yang dilakukan PT. Faminglevto Bakti Abadi dan menindak tegas perbuatan melawan hukum tersebut. Protes warga telah berlangsung sejak tahun 2010 karena mengancam ekosistem pesisir barat Sumatera dan melanggar ketentuan
PERMEN ESDM No. 43 Tahun 2015 Jo. PERMEN ESDM No. 2 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009. Penambangan ilegal ini terindikasi memiliki keterkaitan dengan proyek smelter atau pemurnian konsentrat pasir besi di Kabupaten Kaur, Bengkulu

“Hingga saat ini Pemda menunjukkan sikap yang represif terhadap masyarakat terutama pada para perempuan yang bertahan untuk memperjuangkan wilayah kelolanya dari ancaman industri ekstraktif. Seharusnya pemerintah hadir di tengah masyarakat memastikan perlindungan atas wilayah kelolanya, memberikan keberpihakan kepada masyarakat dengan menunjukkan political will bukan malah sebaliknya”, tutur Abdullah Ibrahim Ritonga, Direktur WALHI ED Bengkulu.

Kawasan Pesisir Pantai Barat Sumatera saat ini sedang terancam oleh abrasi terjangan gelombang Samudera Hindia dan juga dampak dari perubahan iklim. Penambangan pasir besi di pesisir Pantai Pasar Seluma dikhawatirkan akan membuat kawasan ini menjadi rentan terhadap kerusakan. “Wilayah pesisir yang relatif aman di sepanjang provinsi Bengkulu adalah Pesisir Ilir Talo, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma. Walaupun belum ada kajian yang mendalam, akan tetapi pasir besi ditengarai menjadi salah satu penyelamat. Upaya penyelamatan pantai
barat ini sudah sejak lama dilakukan, dari gempuran investasi yang dilegalisasi negara.

Sekarang terang benderang mau dibawa kemana negara ini, keruk habis.” Pungkas Ali Akbar, Ketua Kanopi Bengkulu dan Perwakilan #BersihkanIndonesia.

Hingga saat ini, warga dan pendamping yang dibawa ke polres Seluma sejak pukul 11.30 WIB sedang didampingi tim kuasa hukum untuk mengeluarkan mereka.

Kontak Media:
Abdullah Ibrahim Ritonga, 0823-4559-3001

Catatan Untuk Editor:
[1] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211227154457-12-739200/tolak-tambang-ilegal-aktivis-dan-warga-seluma-bengkulu-ditangkap
[2] https://betahita.id/news/detail/6938/kelindan-perkara-tambang-pasar-seluma-dan-smelter-dikaur.html?v=1640460402
[3] https://betahita.id/news/lipsus/6888/tambang-pasir-besi-pt-fba-ditolak-warga-dan-diduga-ilegal.html?v=1639547431

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *